Cara Daftar PPK-PPS dan KPPS di situs siakba.kpu.go.id

Pendaftaran Badan Ad Hoc Pemilu 2024 untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS) dipastikan berbeda dengan Pemilu sebelumnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi telah meluncurkan SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc).
Pendaftaran PPK dan PPS sebentar lagi dibuka secara online melalui sistem teknologi informasi berbasis web yaitu SIAKBA, yang secara resmi diluncurkan pada tanggal 20 Oktober 2022 yang lalu.

Cara Daftar PPK-PPS Pemilu 2024

1. Buka Situs siakba.kpu.go.id atau KLIK DISINI
 
2. Belum Punya Akun Klik Buat Akun Disini
AVvXsEjCiPJGCxtsOu wn8GSxHjZEv8OqY86g ghk6NBKwQi6YCSOjimYoUTxze6qjZXOB7pe7Qgzi y4FXO2zrVts GXLB4 Ku lfaGhhoo9PYIV1BSszDiaCtbLiORdW8kyFlnX42KqoWC1q1iRHIxvG7xt0U6D9xztWvUXS WY2ZWKnirHCAm9bpPawa
3. Isi Nama, Email Aktif, NIK dan Password (Password wajib Ingat)
AVvXsEh Pd6Nnn8Tw65aQTQGZGTrUaRIny AIDN1znMlz e 6ctuy4bxgOVFWKRdcTFDJP7sUTTtvTMitNqwal06ZGPSbFvVrLrPmDFz8PMAsn6FfIqqBfLLV9wYTII0wBQc rsXIj3T4xt7DuXyXOj99QVWB9LqIg

4. Setelah Mendaftar, Aktifkan Akun SIAKBA yang dikirimkan ke Email anda

AVvXsEgrcmkOkUNqygO2lRPE8iYbIgBE6BEj5Gakh5LMH7u97ijXiENUou42tibvtjK IEccGlgpTh0vq3uIVyyAHOrT18 mxrpk5I2xQmKLq3KmRE cD4w EDZwR612aVMgIJKSELolpO0Y9YzX4URYvXIuiqVWdJajMW wtWmC7Mp1IGLA1B3wNCGmVqku

Setelah mengaktifkan Akun Siakba, Login Menggunakan Email dan Password yang telah di buat

5. Melengkapi Identitas Anda. (Silahkan lengkapi biodata anda sebelum dapat melanjutkan pelamaran).
 
Identitas Terdiri dari
  • Nama Lengkap*
  • NIK*
  • Tempat Lahir*
  • Tanggal Lahir*
  • No. BPJS Kesehatan
  • No. BPJS Ketenagakerjaan
  • NPWP
  • No. HP*
  • Jenis Kelamin*
  • Domisili Tempat Tinggal*
  • Alamat*
  • Provinsi*
  • Kabupaten/Kota*
  • Kecamatan*
  • Kelurahan*
  • Agama* (*Wajib)
6. Selah Mengisi Identitas Anda, Silahkan Dipilih Jenis Pelamaran seperti Contoh Dibawah ini
Cara Mendaftar Anggota/Ad Hoc

7. Cara Mendaftar Anggota/Ad Hoc PPK PPS Pemilu 2024 Cek DISINI

Baca Juga  Putusan PN Jakpus Soal Penundaan Pemilu 2024 Dianggap Melebihi Kewenangan