Mengenai nominal gaji, Guspardi menyebut Pemerintah dan DPR belum membahasnya, termasuk menyepakati perihal tugas dan fungsi mereka. Meski begitu, pastinya PPPK part time memiliki gaji yang lebih kecil.
Hal itu karena PPPK part time memiliki perbedaan mekanisme kerja dengan tenaga honorer selama ini, sebab PPPK part time hanya bekerja berdasarkan waktu yang disepakati, sehingga tak harus seharian bekerja di kantor pemerintah, baik di pusat maupun daerah, seperti tenaga honorer selama ini.
Namun, berdasarkan aturan besaran gaji honorer di seluruh Indonesia telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 83/PMK.02/2022. Dari aturan tersebut diketahui besaran gaji honorer tertinggi ada di DKI Jakarta, dimana gaji satpam mencapai Rp 5,61 juta. Sementara itu, untuk pramubakti, gaji tertinggi berada di Papua sebesar Rp 4,18 juta.
Tentunya dengan adanya revisi UU ASN, maka besaran ini dapat saja berubah dan menyesuaikan aturan baru.
Guspardi menegaskan RUU ASN ini akan bisa dirampungkan sebelum masuknya masa reses pada 14 Juli 2023. Dengan demikian, ia berharap RUU ini bisa segera disahkan di dalam rapat paripurna terdekat, sehingga tak lagi harus tertunda-tunda seperti sebelumnya.
“Artinya sebelum reses lah masa sidang itu. Ini kan tanggal 13 kita tutup masa sidang, mudah-mudahan, kita kan sedang berjibaku panja untuk membahas ini, mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu tidak terlalu lama,” ucap Guspardi.
